Legal Consequences of Procedural Defects in the Authority of Assistant Investigators on the Validity of Investigation Reports in Criminal Investigation: An Administrative Law Perspective
DOI:
https://doi.org/10.0805/gzvspj19Kata Kunci:
Defect of Authority, Assistant Investigator, Investigation Report, Administrative Law, Pretrial., Cacat Kewenangan, Penyidik Pembantu, Berita Acara Pemeriksaan, Hukum Administrasi Negara, Praperadilan.Abstrak
This study examines the legal implications of procedural defects in the authority of assistant investigators (penyidik pembantu) on the validity of Investigation Reports (Berita Acara Pemeriksaan/BAP) in criminal investigation from the perspective of Administrative Law. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study analyzes how the legitimacy of attribution and mandate of police officials is tested through administrative law instruments. The findings demonstrate that investigative actions and legal products in the form of BAP issued by assistant investigators who exceed the limits of their authority, term of assignment, or administrative procedural defects can be categorized as actions containing defects of authority (onbevoegdheid) under Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Consequently, such BAP may be subject to challenges concerning its procedural validity, authenticity, and evidentiary value, while the relevance of pretrial review depends on whether the authority defect concerns an object falling within the scope of Article 158 of the 2025 Criminal Procedure Code. This study concludes that strict synchronization between police personnel administration and criminal procedure law is necessary to guarantee due process of law and legal certainty for suspects.
Unduhan
Referensi
Adhysti, Tifany Adelia Tya, and Muhammad Yulidar Ardiyantoro. “Analisis Yuridis Tentang Upaya Terdakwa Membebaskan Dari Dakwaan Penuntut Umum Dengan Ahli A De Charge Dan Implikasinya Terhadap Putusan Dalam Perkara Pemalsuan Akta Autentik.” Jurnal Verstek 4, no. 1 (2016).
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. 2nd ed. Kencana Prenada Media Group, 2016.
Azis, Muhammad Abdul, and Pujiyono. “Causative-Victim Tracing for Integrative Criminal Policy on AI Deepfake Face and Voice Crimes in Indonesia.” KRTHA BHAYANGKARA 20, no. 2 (2026): 518–537. https://doi.org/10.31599/krtha.v20i2.5666.
Azis, Muhammad Abdul, Pujiyono, and Riski Ananda Kusuma Putri. “Reconstructing Reliability Standards for Deepfake Detectors as Electronic Evidence in Indonesia’s Criminal Justice System.” West Science Law and Human Rights 4, no. 3 (2026): 299–309. https://doi.org/10.58812/wslhr.v4i03.3022.
Azis, Muhammad Abdul, Siti Fadila Nuramelia, Muhammad Thufail Ariiq, Alya Synthia Kurniawati, Riski Ananda Kusuma Putri, Misshouw Meilany Putri, and Dafirly Salsadilla Dosanto. “Causative-Based Integral Policy as a Response to Criminogenic Factors in the Distribution of Subsidized Fuel.” Punggawa Law Review 1, no. 3 (2026): 142–148.
Fitriana, Diana. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal melalui Penyelundupan Balpres.” Lex Jurnalica 23, no. 1 (2026). https://doi.org/10.47007/lj.v23i1.10808.
Fitriana, Diana. “The Influence of Police Actions on the Dynamics of Crime Rates in Society.” LEMKAPI: Journal of Law & Policy Studies 1, no. 1 (2025): 9–14.
Fitriana, Diana, and Rofiq Maysal. “Mengurai Kotak Hitam Algoritma: Administrasi Hukum Data Persaingan Digital oleh KPPU.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 15, no. 2 (2026): 197–215. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v15i2.2581.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. 2nd ed. Sinar Grafika, 2014.
Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan. 2nd ed. 2. Sinar Grafika, 2016.
Langkay, Jefferson Gerald, and Ronald J. Mawuntu. “Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Lex Administratum 11, no. 4 (2023).
Malombeke, Erick, Daniel F. Aling, and Roy Ronny Lembong. “Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana.” Lex Administratum 9, no. 4 (2021).
Taneng, Geral Christopher, Debby T. Antow, and Jemmy Sondakh. “Tinjauann Hukum Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Penyidik Dalam Penanganan Kasus Guru Honorer Ibu Supriyani Di Sd Konawe.” Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 15, no. 1 (2026).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Angka 3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 6 Ayat (1) Dan Pasal 1 Angka 6.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 10.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 10 Dan Pasal 11.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 36.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 156 Dan Pasal 36.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 158.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 235 Ayat (1), (3), (4), Dan (5).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 239 Huruf (a).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 12.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 13.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 14.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 15.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat (2).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat (3).
Wangki, Julio Yosua. “Penolakan Tersangka Untuk Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dan Akibat Hukumnya.” Lex Crimen 8, no. 4 (2019).
