The Problematics of Restorative Justice in Handling Sexual Violence Crimes Against Adult Victims and Perpetrators Under Law Number 12 of 2022
DOI:
https://doi.org/10.0805/rhf74y11Kata Kunci:
Restorative Justice, Sexual Violence, Adult Victims, UU TPKS, Victim Protection., Keadilan Restoratif, Kekerasan Seksual, Korban Dewasa, UU TPKS, Perlindungan Korban.Abstrak
This research explores the juridical challenges associated with implementing restorative justice in sexual violence cases involving adult victims and perpetrators under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Although Article 23 of the UU TPKS explicitly prohibited the resolution of sexual violence cases outside the judicial process, except for child perpetrators, field practices revealed inconsistent internal regulations among law enforcement institutions and persistent social pressure to settle cases through mediation. Based on normative legal research employing statutory and conceptual approaches, the study revealed that inappropriate implementation of restorative justice in adult sexual violence cases may compromise the rights and interests of victims ,rights to recovery, creating disguised impunity for perpetrators, and contradicting the primum remedium principle embedded in the UU TPKS. The study emphasized the need for harmonized legal frameworks and strong law enforcement commitment to ensure that formal criminal proceedings and restitution mechanisms remain central to achieving substantive justice for victims.
Unduhan
Referensi
Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan. 2nd ed. Akademika Pressindo, 1993.
Insani, Salsabila Robbani, Sugeng, and Diana Fitriana. “Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung.” Journal of Law and Security Studies 1, no. 2 (2024): 48–62. https://doi.org/10.31599/zwxzs714.
Mahbub, Moh. Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual. 12, no. 2 (2022).
Nuramelia, Siti Fadila, Riski Ananda Kusuma Putri, Muhammad Abdul Azis, Alya Synthia Kurniawati, and Misshouw Meilany Putri. “Reorientasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Pengaturan Parsial Menuju Model Perlindungan Terpadu.” Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 4, no. 3 (2026): 112–125. https://doi.org/10.51903/j66vnn80.
Omar, Muhammad Rezfah. “Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restoratif Justice.” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 15, no. 1 (2024).
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 Dan Pasal 6 Ayat (2).
Ramanda, Lucky Ray. “Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Keadilan Korban Tindak Pidana Asusila Di Indonesia.” Recidive 14, no. 3 (2025).
Safii, Nur Muhamad. “Legalitas Dan Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi Atas UU TPKS.” Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 13, no. 2 (2025): 67–74. https://doi.org/10.55129/.v13i2.3126.
Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. “Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS).” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 1 (2023).
Santoso, Topo. Hukum Pidana: Suatu Pengantar. 1st ed. Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada), 2020.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 Angka 5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 23.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 23; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 33.
Yosaliza, Meisyifa, Mahlil Adriaman, and Ragil Surya Prakasa. Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.Sus/2024/PN Pyh. 3, no. 2 (2025).
Zalaludin, Mahmud Okta, Lina Sinaulan, Edi Saputra Hasibuan, and Diana Fitriana. “The Effectiveness of Resolving Minor Assault Offences Through the Restorative Justice Approach at the Police Investigation Level Based on Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021.” Journal Axioma Lexprima 1, no. 3 (2026): 234–255. https://journal.axiomalexprima.org/index.php/jal/en/article/view/16.
