A Juridical-Empirical Analysis of the Handling of Narcotics-Related Crimes Based on Integrated Assessments of Narcotics Abusers within the Jurisdiction of the Singkawang City Police
DOI:
https://doi.org/10.0805/4knc7820Kata Kunci:
integrated assessment; narcotics abusers; rehabilitation; investigation; Singkawang Police.Abstrak
Narcotics abuse handling places the criminal justice system in a position that requires a balance between law enforcement, public protection, and the recovery of persons experiencing narcotics dependence or abuse. Law Number 35 of 2009 on Narcotics distinguishes abusers, addicts, victims of abuse, and illicit trafficking actors, while providing a legal basis for medical and social rehabilitation under specified conditions. In practice, integrated assessment is an important instrument for differentiating these categories. This article examines the implementation of legal provisions concerning integrated assessment at the investigation stage for narcotics abusers within the jurisdiction of Singkawang Police and identifies juridical and non-juridical factors that may affect rehabilitation. The study is designed as empirical legal research using a socio-juridical approach and a statutory approach. Primary data are obtained through interviews with investigators, integrated assessment team members, and relevant informants, while secondary data consist of legislation, judicial decisions, legally accessible official documents, and recent scholarly literature. The analysis is qualitative, comparing legal norms with law-enforcement practice. The novelty lies in analyzing role classification, integrated assessment, inter-agency coordination, and rehabilitation decisions as an integrated chain at the police-resort level. The study does not assume that every narcotics abuser must be rehabilitated; any rehabilitation recommendation must be based on an individual assessment, assessment results, case evidence, and applicable legal requirements. Final empirical findings must be completed using authentic interviews and documents obtained by the researcher from Singkawang Police.
Unduhan
Referensi
Afrizal, R., I. Kurniawan, dan T. Frimer. “Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.” Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023).
ANTARA. “BNN Tekankan Pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika Harus Rampung sebelum KUHP Baru.” https://megapolitan.antaranews.com/berita/445089/bnn-tekankan-pembahasan-ruu-narkotika-dan-psikotropika-harus-rampung-sebelum-kuhp-baru.
Budhiartie, A., F. Syam, dan J. F. Simbolon. “Efektivitas Restorative Justice terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis antara Kebijakan dan Realita.” Qonun 9, no. 1 (2025): 233–246.
Cahya, Ginta Amelia, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari. “Rehabilitasi atau Pidana? Studi Kritis Restorative Justice Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Teori Pemidanaan Integratif.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 14, no. 6 (2026): 662–677. https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p08.
Firmansyah, Agung. “Peran Lembaga Assesmen Terpadu dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan Restorative Justice.” IBLAM Law Review 2, no. 2 (2022): 66–79.
Hariyadi, Wahyu, dan Teguh Anindito. “Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 2 (2021): 377–383.
Hasibuan, Edi Saputra, and Adi Nur Rohman. “Scientific Crime Investigation and Police Reform in Indonesia: Integrating Technology, Law, and Islamic Ethics for Institutional Transformation.” Legal Transformation in Muslim Societies 2, no. 3 (2025): 18–36. https://repository.ubharajaya.ac.id/37477/1/17.%20LTIMS%20Vol%202%20Iss%203%20Art%202.pdf.
Igirisa, I. Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoretis dan Empiris. Tanah Air Beta, 2022.
Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jakarta: IJRS, 2022.
Isa, R. Budaya dan Perilaku Birokrasi: Menyelami Dimensi-Dimensi Organisasi Publik. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
Jainah, Z. O., dan Suhery. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.” Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 4 (2022): 1048–1057.
Lawalata, Jesylia Hillary. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahapan Penyidikan.” Jurnal Ilmu Hukum Tatohi 2, no. 1 (2022): 91–112.
Lubis, Brilian Cholif Prabama. “Urgensi Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Kalimantan Barat.” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pencegahan Narkotika melalui Pendekatan Rehabilitatif.” Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pencegahan-narkotika-melalui-pendekatan-rehabilitatif-0G3.
Manurung, F., B. Kadaryanto, dan Y. N. Winstar. “Implementasi Syarat Materiil Restorative Justice untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Polres Siak.” The Juris 8, no. 1 (2024): 249–261. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1261.
Nur, Rahman, Riski Ananda Kusuma Putri, Sri Maryati, Aip Syarifudin, Muhammad Abdul Azis, and Tamsik Udin. “Pentahelix Peer Educator dalam Penanggulangan NAPZA Anak Jalanan di Cirebon.” Dimasejati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 8, no. 1 (2026). https://doi.org/10.70095/dimasejati.v8i1.24858.
Nurhakim, Ramlani Lina Sinaulan, and Mohamad Ismed. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika.” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8, no. 6 (2021): 2011–2024. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23094.
Octaviani, Ely Rosita, Rustam, dan Eli Trisnowati. “Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat.” BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling 3, no. 2 (2023): 26.
Pasaribu, F. V., M. Siregar, M. Mulyadi, dan M. Marlina. “Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika untuk Direhabilitasi.” Locus Journal of Academic Literature Review 2, no. 6 (2023).
Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Priamsari, RR. Putri A. “Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” Jurnal Hukum Progresif 10, no. 2 (2022): 99.
Rahim, M. H. P., D. E. Ismail, dan Apripari. “Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Gorontalo Kota.” Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 2 (2024): 258–266.
Rahman, Daeng. “Perspektif Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.” Unes Journal of Swara Justisia 4, no. 4 (2021): 314. https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4.
Rivai, Putri Djaura, Ismet Sulila, dan Rustam Tohopi. “Tata Kelola Penerapan Restorative Justice dalam Penyalahgunaan Narkoba di Polresta Gorontalo Kota.” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 17, no. 2 (2026): 203–213.
Romdoni, Muhamad, dan Surastini Fitriasih. “Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang.” Masalah-Masalah Hukum 51, no. 3 (2022): 287.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Penanggulangan Bahaya Narkotika melalui Rehabilitasi.” 24 Juni 2023. https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Restorative Justice Programmes. 2nd ed. Vienna: United Nations, 2021.
Werri, Neni Vesna Madjid, dan Fahmiron. “Pertimbangan Hakim terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu pada Penyalahguna Narkotika.” Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 3 (2023): 1046–1052. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.406.
Widiatmika, Dewa Putu Hendra. “Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.” IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research 1, no. 1 (2023): 1–5. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1.
Yono, Yudi Tri, dan Aturkian Laia. “Implementasi Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.” Jurnal Jejak Digital 2, no. 4 (2026): 8066–8072. https://doi.org/10.63822/wsms8y62.
Zalaludin, Mahmud Okta, Lina Sinaulan, Edi Saputra Hasibuan, and Diana Fitriana. “The Effectiveness of Resolving Minor Assault Offences Through the Restorative Justice Approach at the Police Investigation Level Based on Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021.” Jurnal Axioma Lexprima 1, no. 3 (2026): 234–255. https://doi.org/10.0805/745ggp24.
