A Juridical Analysis of the Criminal Offense Responsibility of Children Who Perpetrates the Offense Sexual Abuse within the Scope of the Juvenile Criminal Justice System
DOI:
https://doi.org/10.0805/0x0d1866Keywords:
Criminal Responsibility, Child Perpetrator, Sexual Abuse, Diversion, Restorative Justice, Pertanggungjawaban Pidana, Anak sebagai Pelaku, Kekerasan Seksual, Diversi, Keadilan Restoratif.Abstract
The involvement of children in sexual abuse offences raises complex legal issues within Indonesia’s criminal justice system, particularly concerning the balance between protecting child victims and safeguarding the legal rights of children involved in criminal proceedings. This study examines the criminal responsibility of children who commit sexual abuse and evaluates the application of diversion and criminal sanctions under the juvenile justice system act (UU SPPA) and the child protection act. Employing normative legal research based on statutory and case approaches, the study reveals that children may be held criminally responsible subject to the applicable legal requirements. However, the statutory threshold for diversion, which excludes offences subject to imprisonment for a term of seven years or longer, creates legal obstacles to applying diversion in cases involving serious sexual offences. This situation presents challenges in balancing accountability, rehabilitation, and victim protection. The study recommends reviewing the legal framework governing diversion, strengthening rehabilitation-oriented responses for child offenders where legally permissible, and ensuring that victims’ rights to recovery and restitution are adequately addressed.
Downloads
References
Azis, Muhammad Abdul, Riski Ananda Kusuma Putri, and Nur Rahman. “Keping Puzzle Yang Hilang: Menelaah Hak Yang Sirna Terhadap Narapidana.” Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 3 (2022): 674–684. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.1493.
Azis, Muhammad Abdul, and Pujiyono. “Causative-Victim Tracing for Integrative Criminal Policy on AI Deepfake Face and Voice Crimes in Indonesia.” KRTHA Bhayangkara 20, no. 2 (2026): 518–537. https://doi.org/10.31599/krtha.v20i2.5666.
Dhiyah Nirmala Dewi, Putu. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Terkait Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.” Sec. 2024. Jurnal Kertha Wicara 13, no. 6 (n.d.).
Dirwansyah, Dirwansyah, Kusbianto Kusbianto, and Azmiati Zuliah. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn).” Warta Dharmawangsa 15, no. 2 (2021): 184–91. https://doi.org/10.46576/wdw.v15i2.1210.
Fatemaluo, Kartini. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaaatan Hukum.” Jurnal Panah Hukum 4, no. 2 (2025).
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Refika Aditama, 2010.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2015.
Prisdawati, Renna, and Mukhtar Zuhdy. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1, no. 2 (2020).
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Tim.
Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn.
Ramadhan, Taufiq, and Dewi Pika Lbn Batu. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Ius Civile 7, no. 1 (2023).
Sihombing, Windah Shindy, Petrus Irwan Panjaitan, and Radisman Saragih. “Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 8, no. 1 (2022).
Simons. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Baru, 2014.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, 1996.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 Angka 3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 Angka 7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 7 Ayat (2).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 69 Ayat (2).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 Ayat (2).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1. n.d.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76E.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 82 Ayat (1).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 82 Ayat (1.
Zahirah, Afifah Almas, Ramlani Lina Sinaulan, and Edi Saputra Hasibuan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online).” Journal of Law and Security Studies 2, no. 1 (2025): 123–132. https://doi.org/10.31599/mfswbk14.
