Distribution Of Legal Responsibility For The Use And Maintenance Of Indonesian National Police Service Vehicles As State Property
DOI:
https://doi.org/10.0805/8x93fw40Keywords:
barang milik negara, kendaraan dinas, tanggung jawab hukum, kerugian negara, Kepolisian Negara Republik IndonesiaAbstract
This article examines the distribution of legal responsibility for the use and maintenance of Indonesian National Police (Polri) service vehicles classified as State Property (BMN). It addresses the distinction between administrative authority over state property and personnel’s factual control of vehicles, as well as the conditions for personal liability for state loss. Normative legal research using statutory and conceptual approaches analyses state-property rules, state-loss procedures, and Polri regulations. The findings distinguish three roles: the Property User or Proxy Property User holds administrative authority; the logistics unit administers and maintains vehicles; and assigned personnel exercise factual control evidenced by assignment or handover documents. Personal liability arises only where an unlawful act or negligence, a real and certain loss, and a causal link are established through the Polri-specific settlement procedure. Ordinary wear from reasonable use must therefore be distinguished from administrative non-compliance and negligence causing state loss. The article recommends strengthening assignment and handover documentation, compliance with maintenance requirements, and consistent property administration to prevent disproportionate liability and safeguard accountability.
Downloads
References
AR, Anita, Moch. Ardi, dan Galuh Praharafi Rizqia. “Kajian Hukum terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas di Luar Keperluan Dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).” Journal UNIBA Law Review 1, no. 1 (2019): 1-15.
Azis, Muhammad Abdul, Nur Rahman, and Riski Ananda Kusuma Putri. “Between the Future or Just Utopia: A Critical Analysis of the Legal Personhood of Artificial Intelligence on the Claim as a Patent Inventor.” Critical Legal Review 2, no. 1 (2025): 58–83. https://journal.indonesialawschool.com/index.php/clr/article/view/21.
Azis, Muhammad Abdul, Siti Fadila Nuramelia, Muhammad Thufail Ariiq, Alya Synthia Kurniawati, Riski Ananda Kusuma Putri, Misshouw Meilany Putri, and Dafirly Salsadilla Dosanto. “Causative-Based Integral Policy as a Response to Criminogenic Factors in the Distribution of Subsidized Fuel.” Punggawa Law Review 1, no. 3 (2026): 142–148. https://punggawajournal.com/plr/article/view/66.
Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan. “Database Peraturan.” Diakses 13 Oktober 2026. https://peraturan.bpk.go.id/.
Juliani, Henny. “Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.” Law Reform 13, no. 2 (2017): 234-248.
Juliani, Henny. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara.” Administrative Law & Governance Journal 3, no. 1 (2020): 54-70.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/326363/perka-polri-no-2-tahun-2024.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Details/317447/peraturan-polri-no-2-tahun-2021.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Details/333571/peraturan-polri-no-7-tahun-2025.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/309677/perpol-no-14-tahun-2024.
Madjid, Ahnaf Daffa Fakhruddin, Muh. Ali Masnun, dan Reva Aurelia Azzah. “Problematika Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Hukum Administrasi Negara.” Novum: Jurnal Hukum (NJH) 13, no. 1 (2026): 83-98.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diputus 29 April 2026.
Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/292599/pmk-no-40-tahun-2024.
Prasetyawan, Ari Eko, Edi Saputra Hasibuan, dan Diana Fitriana. “Convergence of Criminal Law Instruments in the Misuse of Firearms by Police Officers: A Review of the Criminal Code, the Police Law, and the Human Rights Law.” KRTHA Bhayangkara 19, no. 3 (2025): 869–879. https://doi.org/10.31599/krtha.v19i3.4152.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri. “Efektivitas Pengadaan Kendaraan Dinas Polri.” Laporan Penelitian. Jakarta: Puslitbang Polri, 2011.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5759/pp-no-38-tahun-2016.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002.
Sari, Aswinda Nilam, Dezonda Rosiana Pattipawae, dan Vica Jillyan Edsti Saija. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas.” CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review 1, no. 2 (2023): 74-84.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Son Ani, Moch. “Penghapusan Kendaraan Bermotor Polri.” Jurnal Litbang Polri 22, no. 4. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri.
